JAKARTA, PARLE.CO.ID– DPR yang dipimpin Puan Maharani kembali menyelenggarakan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership 2024 (IPPP 2024). Tema yang diangkat adalah ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’, yang akan membahas berbagai isu global dari pandangan parlemen-parlemen negara Pasifik.
“Tahun 2024 ini merupakan tahun kedua DPR RI menyelenggarakan IPPP. Sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2018. Penyelenggaraan IPPP kemudian vakum akibat kondisi pandemi Covid-19,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo yang turut menghadiri pembukaan IPPP 2024 yang dibuka Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Penyelenggaraan IPPP dinilai sangat penting, mengingat Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari komunitas Pasifik, dari aspek kesamaan identitas maupun geografis. Melalui pertemuan ini, DPR semakin memperkuat peran diplomasi parlemen dalam meningkatkan kerja sama dengan parlemen di kawasan Pasifik. Khususnya di berbagai bidang prioritas seperti ekonomi, perdagangan, investasi, maritim dan laut, hingga memperkuat konektivitas regional darat maupun laut.
Selain Ketua MPR, turut hadir Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, dan Wamenlu Pahala Nugraha Mansury, Speaker of the Tonga Legislative Assembly/President of the 53th Pacific Islands Forum Leaders Meeting Lord Fatafehi Fakafanua, Speaker of Parliament of The Cook Islands Tai Tura, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu, Speaker of the Parliament of the Republic of Nauru Marcus Stephen, Speaker of the Samoa Legislative Assembly Papalii Lio Oloipola Taeu, Speaker of the National Parliament of Solomon Islands John Patteson Oti, dan Vice Speaker of the Nitijela of the Republic of the Marshall Islands Isaac Zackhras.
Sidang IPPP 2024 dihadiri para ketua dan anggota parlemen yang berasal dari sekitar 12 negara, satu teritori, dan satu organisasi internasional. Pertemuan dibagi menjadi tiga sesi yang difokuskan pada kerja sama konektivitas kawasan, pelibatan dan peningkatan hubungan antar masyarakat, serta potensi maritim untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu lainnya yang juga akan dibahas yakni mengenai upaya memperkuat peran wanita dan pemuda serta persahabatan hingga kerja sama antar budaya.
“Sekaligus akan digelar dialog parlementer bersama negara-negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) yang terdiri dari beberapa negara, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Fiji. Dialog dengan MSG sangat penting, mengingat ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan juga terdapat rumpun Melanesia, sepertu Maluku, Maluku Utara, NTT, dan enam provinsi di Papua,” jelas Bamsoet.
Diungkapkan, realitas menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam dan keberagaman latar belakang sumber daya manusianya. Tetapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya. Eksistensi Indonesia di negara-negara Pasifik tidak perlu diragukan lagi, terutama dalam berbagai forum pengembangan SDM dan masyarakat pesisir. Demikian pula dengan keterlibatan dan partisipasi anggota DPR RI dalam membangun kerjasama dengan anggota Parlemen dari kawasan Pasifik di berbagai forum regional dan internasional. (P-01)
