BerandaPeristiwaMengaku Sudah dalam Tahap 'Melarat', PBNU Siap Kelola Tambang

Mengaku Sudah dalam Tahap ‘Melarat’, PBNU Siap Kelola Tambang

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya turut bersuara terkait pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (Ormas) Keagamaan oleh pemerintahan. Kendati mendapat sejumlah penolakan dari ormas lain, namun pihaknya siap mengelola tambang mengingat kondisi keuangan PBNU sudah dalam tahap ‘melarat’ sejak lama.

“Kenapa karena kita butuh? Jelas kita butuh…ini sudah melarat berapa lama, sampai imajinasi kaya aja gak punya. Masak imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU iuran warga,” kata Gus Yahya dalam acara Halaqoh Ulama: Sikapi Fatwa MUI Terkait Ijtima Ulama Soal Salam Lintas Agama yang disiarkan langsung melalui saluran YouTube NU, dikutip Jumat (14/6/2024).

Bahkan Gus Yahya berseloroh jika berkhayal untuk kaya saja pun, PBNU tidak bisa buntut kelamaan miskin. Menurut dia, selama pemberian izin tambang bagi ormas itu sah dan halal, maka tidak ada masalah.

“Kalau asal-usulnya beres, berati sudah selesai satu masalah, halal, nggak nyolong ini. Lalu gimana mengelolanya supaya nggak haram, kita cari cara supaya tidak haram,” sambung Gus Yahya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sejauh ini baru PBNU ormas agama yang mengajukan izin mengelola tambang. Sementara ormas lain cenderung menolak atau masih mengkaji atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang baru disahkan beberapa waktu lalu. ***

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

TPS Ilegal Marak, Legislator PKS Desak Pemprov DKI Perketat Pengawasan Sampah

Persoalan sampah di Ibu Kota kembali menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak...

14 Calon Hakim MA Diuji Komisi III DPR, Taruhan Integritas Peradilan Dimulai di Senayan

Proses mencari hakim yang akan ikut menentukan arah penegakan hukum Indonesia memasuki salah satu...

Prasetyo Hadi: Prabowo Belum Berencana Lakukan Reshuffle

Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan Kabinet Merah Putih meski terdapat sejumlah posisi...

Ahmad Muzani Ungkap Tren Opini WTP Pemerintah Makin Baik Jelang Sidang Tahunan MPR 2026

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren yang semakin baik....

More like this

TPS Ilegal Marak, Legislator PKS Desak Pemprov DKI Perketat Pengawasan Sampah

Persoalan sampah di Ibu Kota kembali menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak...

14 Calon Hakim MA Diuji Komisi III DPR, Taruhan Integritas Peradilan Dimulai di Senayan

Proses mencari hakim yang akan ikut menentukan arah penegakan hukum Indonesia memasuki salah satu...

Prasetyo Hadi: Prabowo Belum Berencana Lakukan Reshuffle

Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan Kabinet Merah Putih meski terdapat sejumlah posisi...