Aspirasi Petani Sawit Mandiri Jadi Sorotan
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua DPD Sultan B Najamudin mendesak pemerintah untuk memasukkan kembali kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan yang menerima subsidi pupuk. Pernyataan ini disampaikan menyusul kunjungan kerja reses di Desa Kembang Mumpo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai respons terhadap keluhan petani sawit mandiri yang kini terdampak kebijakan penghapusan subsidi.
Kelapa Sawit: Komoditas Unggulan yang Terabaikan
Sultan menyoroti pentingnya kelapa sawit sebagai komoditas unggulan yang dikelola secara luas oleh petani swadaya, dengan lahan mencapai hampir 7 juta hektar. Namun, kebijakan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 telah menghapus kelapa sawit dari daftar 9 komoditas penerima subsidi pupuk, yang dinilainya memberatkan petani, terutama mereka dengan lahan kecil antara 1-3 hektare.
Dampak Penghapusan Subsidi pada Produktivitas
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menegaskan bahwa penghapusan subsidi pupuk berdampak signifikan pada penurunan produktivitas dan nilai tukar petani sawit. “Rata-rata produktivitas sawit kita hanya di bawah 4 ton per hektare, jauh tertinggal dari Malaysia,” ungkapnya. Ia menilai dukungan subsidi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan hasil panen dan daya saing petani Indonesia.
Evaluasi Kebijakan untuk Keadilan Petani
Sultan meminta evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pertanian guna mengembalikan rasa keadilan bagi ratusan ribu petani kelapa sawit di daerah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan realitas di lapangan, khususnya bagi petani mandiri yang bergantung pada dukungan pemerintah untuk menjaga kelangsungan usaha mereka.
Perhatian Menyeluruh untuk Industri Sawit
Lebih lanjut, Sultan mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga memperhatikan aspek riset, promosi, tata kelola, hilirisasi, dan pengolahan sawit secara terpadu. “Petani sawit swadaya membutuhkan perhatian menyeluruh agar industri ini bisa berkembang optimal,” tutupnya. (P-01)