BerandaLegislatifPremanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Wakil Ketua MPR Desak Penegakan Hukum...

Premanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Wakil Ketua MPR Desak Penegakan Hukum Tegas

Published on

spot_img

Eddy Soeparno: Premanisme Ormas Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Reputasi Investasi Indonesia

CIREBON, PARLE.CO.ID — Aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) dinilai menjadi ancaman serius terhadap iklim investasi di Indonesia. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merusak reputasi investasi Indonesia di mata internasional, tetapi juga menghambat target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

Dalam sambutannya di acara Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, Eddy menyatakan bahwa banyak investor yang mengambil sikap “wait and see” atau menunggu tindakan nyata pemerintah dalam menangani premanisme ormas. “Target pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok ormas merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional,” tegas Eddy.

Dampak Premanisme Ormas terhadap Investasi dan Tenaga Kerja

Eddy menjelaskan, kerugian yang ditimbulkan oleh premanisme ormas tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. “Jika investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan menarik diri dari Indonesia, kita akan menghadapi gelombang PHK dan kegagalan penyerapan tenaga kerja. Padahal, setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy menyoroti kasus-kasus di kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang, di mana ormas seringkali melakukan tindakan yang mengganggu operasional perusahaan. “Ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri,” tambahnya.

Dorongan untuk Penegakan Hukum yang Tegas

Sebagai solusi, Eddy mendorong lintas kementerian untuk berkoordinasi dengan kepolisian guna menindak tegas premanisme ormas. “Penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Aparat penegak hukum harus bersikap tegas dalam menghadapi praktik premanisme yang mengganggu dunia usaha,” tegasnya.

Eddy juga menekankan pentingnya seluruh stakeholder untuk mendukung arahan Presiden dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. “Selama premanisme ormas masih terjadi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit tercapai,” tutup anggota Komisi XII DPR RI ini. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

Proyek Jalan Rp23,78 Miliar di Maluku Diduga Fiktif, Foto Proyek Lain Dipakai

Proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp23,78 miliar diduga bermasalah. Proyek yang...

Fahri Hamzah Dorong Rumah Subsidi Dibangun di Atas Tanah Negara, Bukan Lahan Pengembang

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong perubahan pendekatan pemerintah dalam...

More like this

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

Proyek Jalan Rp23,78 Miliar di Maluku Diduga Fiktif, Foto Proyek Lain Dipakai

Proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp23,78 miliar diduga bermasalah. Proyek yang...