JAKARTA, PARLE.CO.ID – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah mengapresiasi dukungan Islamic Development Bank (IsDB), dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Fahri menegaskan kesiapan pemerintah untuk menjalin kerja sama konkret, terutama dalam pembangunan perumahan dan renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan.

Hal ini disampaikan Wamen PKP Fahri Hamzah saat bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin oleh Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia, Amer Bukvić, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dikutip Kamis (13/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Fahri mengapresiasi ketertarikan IsDB untuk berkontribusi dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo.

“Saya berharap pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang konkret antara IsDB dan Kementerian PKP, khususnya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah serta penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Wamen Fahri menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PKP, siap menyediakan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat mengidentifikasi program yang dapat disinergikan.

“Kami menyambut baik kerja sama ini dan akan segera melaporkan hasil pertemuan kepada Presiden Prabowo serta Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya, mari kita atur pertemuan lanjutan guna membahas secara rinci program yang dapat dijadikan proyek percontohan (pilot project),” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia tersebut.

Tertarik Berkolaborasi

Di sisi lain, Amer Bukvić menyatakan bahwa IsDB sangat tertarik untuk berkolaborasi dalam pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk peningkatan kualitas kawasan kumuh.

“Kami memerlukan arahan lebih lanjut untuk menyelaraskan program kami dengan rencana strategis pemerintah,” ujar Amer Bukvić .

Ia pun berharap dalam waktu dekat dapat diadakan sesi khusus guna memaparkan program kerja secara konkret, terutama terkait peningkatan kawasan kumuh.

“Kita juga perlu segera menyusun peta jalan (roadmap) kerja sama, mengingat besarnya target yang ingin dicapai,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian PKP telah menyusun daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang menjadi prioritas penanganan, mencakup kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, serta area sekitar pasar tradisional.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Kementerian PKP dan IsDB dalam mewujudkan perumahan layak bagi masyarakat Indonesia. ***