JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Divisi Propam Polri yang mengamankan 18 oknum anggota Polri. Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap wisatawan asing selama festival musik internasional Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta, 13–15 Desember 2024. Berdasarkan laporan para korban, sejumlah wisatawan dihentikan secara mendadak oleh polisi dan diminta menjalani tes urine. Meskipun sebagian besar hasilnya negatif narkoba, beberapa dari mereka tetap dipaksa menyerahkan uang.
“Kami mendukung upaya Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, namun harus dilakukan dengan profesional. Langkah cepat Divisi Propam Polri dalam menangani kasus ini patut diapresiasi. Respons yang tegas terhadap dugaan pemerasan ini menunjukkan komitmen Polri untuk menegakkan hukum sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat, termasuk wisatawan asing. Laporan yang viral di media sosial menjadi momentum untuk pembenahan lebih lanjut,” ujar Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Sabtu (21/12/2024), setelah menerima pengurus Kadin Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut hadir Wakil Ketua Umum Kadin bidang Penyelenggara Acara Ria Yusnita, Ketua Komtap Pemasaran & Promosi Kadin Dewi Gontha, Wakil Ketua Komtap Standarisasi & Regulasi Kadin Devi Rahmawati, Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid, serta Direktur Ismaya Live/APMI David Ferdian.
Tegaskan Integritas Penegak Hukum
Bamsoet, yang pernah menjabat Ketua Komisi III DPR, Ketua DPR RI, dan Ketua MPR RI, menegaskan bahwa tindakan pemerasan adalah pelanggaran serius yang merusak profesionalisme serta integritas aparat penegak hukum. Ia menekankan pentingnya penanganan yang tuntas dan adil terhadap kasus ini. “Polri harus memastikan proses hukum berjalan profesional, termasuk mengevaluasi sistem pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba agar lebih efektif. Wisatawan tidak boleh merasa terganggu oleh perilaku tidak profesional oknum aparat,” ujar Bamsoet.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa tindakan tegas Divisi Propam Polri memberikan pesan penting bahwa pelanggaran hukum, tanpa memandang jabatan atau status, akan ditindak sesuai aturan. “Hal ini menjadi bukti komitmen Polri untuk menjaga martabat institusi dan kepercayaan publik,” tambahnya.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Agar kasus serupa tidak terulang, Bamsoet menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, penyelenggara acara, dan masyarakat. “Kementerian Pariwisata, pihak kepolisian, serta penyelenggara acara perlu bersinergi untuk merancang protokol keamanan yang adil dan transparan. Penyelenggara acara juga harus menyediakan saluran komunikasi yang jelas bagi pengunjung untuk melaporkan kejadian yang tidak menyenangkan,” ujar Bamsoet.
Ia juga mengingatkan peran masyarakat dalam pengawasan sosial serta pentingnya memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait untuk memantau pelaksanaan hukum selama acara.
Dukung Festival Musik Bebas Narkoba
Menurut Bamsoet, festival musik internasional seperti DWP memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif Indonesia. Oleh karena itu, upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan tindakan kriminal harus mendapat dukungan penuh. “Dengan lingkungan yang aman, pengunjung dapat menikmati acara tanpa kekhawatiran. Ini juga menjadi langkah strategis untuk mendukung perkembangan industri kreatif,” tutup Bamsoet.
Dengan komitmen bersama antara semua pihak, Bamsoet optimis insiden seperti ini dapat dihindari, dan Indonesia dapat terus menjadi tuan rumah acara internasional yang aman, nyaman, dan berkualitas. (P-01)
