BerandaYudikatifJAM-Intelijen Tekankan Pentingnya Kepatuhan Hukum dan Pencegahan Korupsi

JAM-Intelijen Tekankan Pentingnya Kepatuhan Hukum dan Pencegahan Korupsi

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani memberikan keynote speech pada acara Pelatihan Legal Executive Development yang diselenggarakan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Reda menegaskan pentingnya hukum administrasi negara sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. “Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dengan sah dan berlandaskan kepentingan publik,” jelasnya sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulis Puspenkum Kejagung.

Reda mengingatkan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan dan efisiensi. Ia menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan setiap tindakan dan kebijakan.

“Kepercayaan publik hanya dapat diperoleh melalui kepatuhan administratif dan integritas dalam pelayanan publik,” tambahnya. Sebagai salah satu fokus utama, Reda menyoroti pentingnya pencegahan korupsi, khususnya di sektor infrastruktur. Sektor ini, menurutnya, sangat strategis bagi pembangunan nasional dan harus dijaga melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance.

“Dengan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa proyek infrastruktur berjalan bersih dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” jelasnya.

Reda juga menyoroti peran kejaksaan melalui fungsi Intelijen Pengamanan Pembangunan Strategis. Fungsi ini berperan penting dalam deteksi dini dan mitigasi ancaman yang berpotensi mengganggu pembangunan strategis. “Kita bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum yang pasti, agar pembangunan berjalan sesuai hukum dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam penutupnya, Reda mendorong para peserta pelatihan untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana memperdalam pengetahuan dan keterampilan hukum, serta berbagi pengalaman dan solusi praktis di lapangan. “Pelatihan ini adalah awal untuk menjadi penggerak perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tandasnya.

Turut hadir Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa Narendra Jatna, Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq, Pj. Bupati Kabupaten Probolinggo H Ugas Irwanto, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Ketua STIH Adhyaksa Hasbullah. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Resmi Dilantik Ahmad Muzani, Adela Kanasya Adies Jadi Anggota PAW MPR RI Gantikan Adies Kadir

Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi melantik Adela Kanasya Adies sebagai anggota PAW...

Gerak Cepat Istana: Presiden Prabowo Panggil Rosan Roeslani, Brian Yuliarto, hingga Dirut PLN Senin Siang

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan Dirut PLN ke Istana. Bahas isu...

Komisi II DPR Soroti Ruang Publik Modern: Demokrasi Beri Hak Bicara, tapi Tidak Menjamin Penggunaannya dengan Baik

Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mengingatkan pentingnya adab dan tabayyun di media sosial...

Tragedi YTR di Bandung: Saat Cinta Berubah Jadi Penjara yang Merenggut Masa Depan

Oleh: Zidan Adam S.I.Kom* Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR (29), perempuan asal Rancaekek,...

More like this

Resmi Dilantik Ahmad Muzani, Adela Kanasya Adies Jadi Anggota PAW MPR RI Gantikan Adies Kadir

Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi melantik Adela Kanasya Adies sebagai anggota PAW...

Gerak Cepat Istana: Presiden Prabowo Panggil Rosan Roeslani, Brian Yuliarto, hingga Dirut PLN Senin Siang

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan Dirut PLN ke Istana. Bahas isu...

Komisi II DPR Soroti Ruang Publik Modern: Demokrasi Beri Hak Bicara, tapi Tidak Menjamin Penggunaannya dengan Baik

Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mengingatkan pentingnya adab dan tabayyun di media sosial...