JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua DPD Sultan B Najamuddin menyampaikan kesiapannya untuk berkolaborasi. Bahkan berjanji akan bekerja keras guna mendukung tercapainya target program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025 bersama DPR dan pemerintah.

“Badan Legislasi DPR bersama Panitia Penyusun Undang-undang (PPUU) DPD telah bersepakat menetapkan puluhan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kami siap berkolaborasi dengan DPR dan pemerintah untuk memastikan semua RUU tersebut dapat diproses menjadi undang-undang yang berkualitas dan legitimated” ujar Sultan saat mengetahui empat RUU inisiatif DPD terakomodir dalam Prolegnas Prioritas 2025, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Mantan aktivis KNPI itu mengatakan, PPUU DPD akan menindaklanjuti penyusunan empat RUU yang dipercayakan kepada DPD secara inklusif dan komprehensif. Dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dan akademisi atau para pakar.

“Kami akan bekerja cepat dengan sangat hati-hati menyusun dan membahas setiap pasal dalam RUU prioritas tersebut yang sejak beberapa tahun lalu kami siapkan. Terutama RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang bersifat luas sekaligus spesifik,” tandasnya.

Seperti diketahui, terdapat empat RUU usulan DPD masuk Prolegnas Prioritas 2025 yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah, ⁠RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. (P-01)