Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi pengingat pentingnya memperketat pengamanan sistem penyadapan di Indonesia. DPR RI mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mengatur secara tegas mekanisme otorisasi akses, perlindungan server, hingga sistem rekam jejak digital (audit trail) yang tidak dapat dimanipulasi maupun dihapus oleh pihak internal.
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menilai pengamanan teknis perangkat dan sistem penyadapan tidak cukup hanya diatur melalui prosedur internal lembaga. Menurut dia, ketentuan tersebut harus memiliki landasan hukum yang kuat dalam undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Persoalan itu disampaikan Aboe Bakar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin kemarin (16/11/2026). Rapat tersebut digelar untuk menghimpun masukan aparat kepolisian dalam penyusunan regulasi penyadapan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti celah penyalahgunaan akses serta kemungkinan penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang terungkap dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Ia mengingatkan, kelemahan teknis semacam itu berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme pengawasan dan pengamanan yang ketat.
“Mengingat adanya celah penyalahgunaan akses dan penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang terungkap dalam kasus penyadapan ilegal baru-baru ini, aspek teknis perlu dikunci dalam undang-undang,” ujar Aboe Bakar.
Dalam rapat tersebut, Aboe secara khusus meminta Baintelkam Polri menjelaskan rancangan protokol keamanan (protocol security) untuk memastikan setiap tindakan penyadapan dilakukan berdasarkan otorisasi yang sah.
Ia mempertanyakan mekanisme pengamanan yang dapat mencegah operator atau pihak tertentu memasukkan nomor telepon maupun target penyadapan ke dalam sistem, termasuk Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa persetujuan sesuai ketentuan hukum.
“Langkah pengamanan teknis atau protocol security apa yang diusulkan Baintelkam agar sebuah nomor atau target tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem seperti LIMS tanpa otorisasi yang sah?” tegasnya.
Selain pengendalian akses, Aboe menempatkan sistem audit trail sebagai instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas penyadapan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Menurut dia, rekam jejak digital harus dirancang secara permanen dengan teknologi immutable log, sehingga tidak dapat diubah, dimanipulasi, atau dihapus oleh operator maupun pejabat internal sekalipun.
“Bagaimana merancang sistem audit trail atau rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi atau dihapus oleh operator maupun pejabat internal sekalipun (immutable log)?” tanyanya.
Masukan Baintelkam Polri mengenai protokol keamanan, pembatasan akses, dan sistem pencatatan digital tersebut akan menjadi salah satu bahan pembahasan Komisi III DPR RI dalam penyusunan pasal-pasal RUU Penyadapan.
Melalui regulasi tersebut, DPR diharapkan dapat membangun sistem penyadapan yang tidak hanya mendukung kebutuhan penegakan hukum dan keamanan negara, tetapi juga menjamin kepastian prosedur, akuntabilitas aparat, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

