BerandaPeristiwaKelompok Usia 19-34 Tahun Dominasi Pinjaman Online Macet, OJK Ungkap Penyebabnya

Kelompok Usia 19-34 Tahun Dominasi Pinjaman Online Macet, OJK Ungkap Penyebabnya

Published on

spot_img

Kelompok usia 19-34 tahun menjadi penyumbang terbesar pendanaan macet pada industri pinjaman online (pinjol). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kontribusi kelompok usia produktif tersebut mencapai 50,69 persen dari total pendanaan macet yang berasal dari peminjam perorangan.

Data tersebut menunjukkan besarnya risiko gagal bayar di kalangan anak muda yang memanfaatkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan tingginya kontribusi kelompok usia 19-34 tahun terhadap pendanaan macet antara lain berkaitan dengan kemampuan membayar peminjam atau borrower.

“Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kemampuan bayar borrower. Penyelenggara didorong untuk memperkuat penilaian kemampuan bayar, disertai edukasi keuangan yang lebih intensif pada segmen tersebut,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Menurut Agusman, penguatan penilaian kelayakan calon peminjam menjadi langkah penting untuk menekan risiko gagal bayar. Penyelenggara pinjol juga perlu meningkatkan edukasi keuangan agar masyarakat memahami kewajiban dan risiko sebelum mengakses pembiayaan digital.
Risiko Pinjol Macet terhadap Perbankan

Selain berdampak pada penyelenggara dan peminjam, peningkatan tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau TWP90 juga berpotensi memengaruhi sektor perbankan yang menyalurkan pendanaan melalui platform LPBBTI.

Agusman menjelaskan, besarnya dampak terhadap perbankan bergantung pada nilai eksposur pembiayaan serta efektivitas mitigasi risiko yang diterapkan masing-masing pihak.

Salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah pembentukan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) oleh pemberi pinjaman atau lender dari kalangan perbankan.

“Untuk itu, kerja sama antara perbankan dan Penyelenggara LPBBTI terus dipastikan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, sehingga stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga,” kata Agusman.
OJK Tegaskan Pengawasan Praktik Penagihan

Di tengah meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, OJK juga menegaskan pengawasan terhadap penyelenggara pinjol, terutama yang melakukan pelanggaran dalam proses penagihan kepada peminjam.

Agusman memastikan setiap pelanggaran, termasuk praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan, akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi.

“Setiap Penyelenggara yang melakukan pelanggaran seperti praktik penagihan yang melanggar aturan, ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pengawasan, termasuk pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sebelumnya, OJK mencatat outstanding pembiayaan industri LPBBTI mencapai Rp106,94 triliun pada Agustus 2026. Nilai tersebut tumbuh 22,07 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Besarnya pertumbuhan pembiayaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi industri pinjol. Penguatan manajemen risiko, penilaian kemampuan bayar, dan perlindungan konsumen dinilai penting agar ekspansi pembiayaan digital tidak diikuti peningkatan gagal bayar dan praktik penagihan yang merugikan masyarakat.

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Jadi Ketua BKSAP DPR, Habib Aboe: HNW Punya Modal Kuat Perkuat Diplomasi Parlemen Indonesia

Pengalaman panjang Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam diplomasi internasional dinilai menjadi modal strategis untuk...

Berantas Kejahatan Digital, Kapolri Suyudi Harus Lindungi Masyarakat dari Pinjol Ilegal hingga Judi Online

Oleh: Asep Dahlan (Konsultan Keuangan dan Pendiri Dahlan Consultants | Ketua Yayasan Hijrah Finansial...

Sohibul Iman Resmi Jabat Wakil Ketua MPR RI, Habib Aboe: Apresiasi Regenerasi PKS

Pergantian pimpinan MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi momentum regenerasi kepemimpinan,...

Atasi Tumpang Tindih Kewenangan di Perbatasan, Muhammad Solikin Tawarkan Reformasi Regulasi

Tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi geografis menjadi tantangan...

More like this

Jadi Ketua BKSAP DPR, Habib Aboe: HNW Punya Modal Kuat Perkuat Diplomasi Parlemen Indonesia

Pengalaman panjang Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam diplomasi internasional dinilai menjadi modal strategis untuk...

Berantas Kejahatan Digital, Kapolri Suyudi Harus Lindungi Masyarakat dari Pinjol Ilegal hingga Judi Online

Oleh: Asep Dahlan (Konsultan Keuangan dan Pendiri Dahlan Consultants | Ketua Yayasan Hijrah Finansial...

Sohibul Iman Resmi Jabat Wakil Ketua MPR RI, Habib Aboe: Apresiasi Regenerasi PKS

Pergantian pimpinan MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi momentum regenerasi kepemimpinan,...