Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menantang partai-partai besar yang mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen agar berani menaikkannya hingga 20 persen. Menurut dia, angka 5 persen hanya menjadi kompromi politik untuk mempertahankan dominasi partai besar, bukan memperjuangkan kedaulatan rakyat.
Fahri justru menginginkan ambang batas parlemen 0 persen agar setiap suara pemilih memiliki peluang terwakili di DPR RI. Ia menilai pembatasan tersebut berisiko menghilangkan aspirasi masyarakat yang telah disalurkan melalui pemilu.
“Kalau memang mau menyederhanakan partai politik untuk menguatkan presidensialisme, bikin saja threshold-nya sekalian 20 persen. Berani tidak?” kata Fahri dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk “Reformasi Pemilu – Berapa Threshold yang Benar?” pada Jumat malam (2/10/2026).
Menurut Fahri yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perdebatan ambang batas parlemen mencerminkan dua pendekatan berbeda. Pertama, kedaulatan rakyat yang menghendaki ambang batas nol persen. Kedua, penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik dengan ambang batas tinggi, bahkan hingga 20 persen.
Ia mempertanyakan konsistensi partai yang mengusulkan ambang batas menengah, seperti 5 persen. Jika tujuannya menyederhanakan sistem kepartaian, menurut dia, partai-partai tersebut seharusnya berani mengusulkan angka yang jauh lebih tinggi.
Fahri juga menolak anggapan bahwa banyaknya partai di parlemen otomatis menghambat pemerintahan. Ia menawarkan penyederhanaan mekanisme pengambilan keputusan DPR melalui tiga pilihan, yakni setuju, tidak setuju, dan abstain.
Selain itu, ia mengusulkan pengelompokan fraksi berdasarkan sikap politik terhadap pemerintah, yaitu pendukung pemerintah, oposisi atau minoritas, serta independen.
Di luar persoalan ambang batas, Fahri menyoroti tingginya biaya politik yang dinilai membuat pemilu semakin bergantung pada kekuatan modal dan popularitas. Ia mendorong perubahan pola kampanye dari persaingan logistik menuju adu gagasan melalui debat terbuka dan dialog publik.
Fahri juga memperingatkan kemungkinan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Pemilu tetap mengakomodasi ambang batas parlemen 5 persen.
“Jika undang-undang pemilu mendatang tetap memaksakan ambang batas tinggi seperti 5 persen, maka gelombang uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali bergulir untuk mengembalikan threshold ke angka nol,” ujarnya.
Menjelang Pemilu 2029, Fahri mendorong reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan kedaulatan rakyat, penataan kelembagaan dan daerah pemilihan, serta modernisasi teknis pemilu.
Ia mengusulkan integrasi data pemilih KPU dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menekan persoalan data ganda. Fahri juga mendorong pembiayaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) oleh negara guna mengurangi ketimpangan logistik dan menekan praktik politik uang.
Menurut Fahri, pembenahan sistem pemilu harus memastikan suara rakyat benar-benar berpengaruh dalam pembentukan kekuasaan, bukan sekadar menjadi instrumen perebutan dominasi politik partai.