Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat mendorong pemerintah memperkuat penanganan di tingkat tapak dengan melibatkan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/Waka BPLH) Diaz Hendropriyono meminta perusahaan swasta ikut membangun sekat kanal untuk menjaga ketersediaan air sekaligus membantu memadamkan api yang masih membakar lapisan gambut.
Permintaan itu disampaikan Diaz saat meninjau lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (23/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia mengumpulkan sejumlah perusahaan yang berada di sekitar titik api untuk membahas langkah pemadaman dan pencegahan kebakaran.
Menurut Diaz, kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda dibandingkan kebakaran vegetasi biasa. Api dapat menjalar dan bertahan di lapisan bawah permukaan sehingga penyiraman dari permukaan kerap tidak cukup untuk menghentikannya.
Karena itu, pembangunan sekat kanal dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan kelembapan gambut dan memastikan pasokan air tetap tersedia di lokasi yang rawan terbakar.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah karla hanya dengan satu upaya, perlu upaya lain dan bantuan semua pihak,” kata Diaz.
Ia mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah pencegahan dari sisi hulu, antara lain melalui surat edaran Menteri Lingkungan Hidup mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, pembinaan Masyarakat Peduli Api, pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran Lahan, serta penguatan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.
Namun, upaya tersebut menurutnya perlu diperkuat dengan keterlibatan sektor swasta, terutama perusahaan yang memiliki konsesi di sekitar wilayah rawan kebakaran.
“Kami mohon untuk bantu kerja sama dalam membuat sekat kanal. Ini yang paling efektif, saya prioritaskan diselesaikan di titik yang masih ada api,” ujarnya.
Api di Bawah Permukaan Jadi Tantangan
Diaz menilai pemadaman kebakaran gambut tidak mudah karena api dapat berada jauh di bawah permukaan tanah. Kondisi itu membuat petugas harus menghadapi kebakaran yang sulit terlihat dan membutuhkan pasokan air secara terus-menerus.
“Kalau gambut sudah terbakar, saya melihat Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, polisi, mereka menyiram susah sekali. Apinya di bawah banget, jadi harus dengan sekat kanal,” kata Diaz.
Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan dalam penanganan kebakaran sekaligus menekankan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pencegahan.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah terdeteksi sejak awal tahun ketika kondisi cuaca cenderung kering. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Barat, luas karhutla di provinsi tersebut mencapai lebih dari 30.000 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Dampak kebakaran juga dirasakan masyarakat. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah dan berpotensi mengganggu aktivitas warga apabila kebakaran tidak segera dikendalikan.
Pemerintah: Karhutla Tak Bisa Ditangani Satu Instansi
Diaz menegaskan bahwa kebakaran lahan merupakan persoalan berulang yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah, aparat, masyarakat, dan perusahaan pemegang konsesi dinilai memiliki peran masing-masing dalam mencegah api meluas.
“Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa hingga Presiden pun turut meninjau. Ini kejadian yang berulang terus. Saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja,” ujarnya.
Selain melakukan koordinasi dengan perusahaan, Diaz menyerahkan bantuan Kementerian Lingkungan Hidup berupa lima unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker kepada masyarakat terdampak di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.
PT Antam Tbk. turut memberikan bantuan berupa satu paket sumur bor dan lima boks masker medis.
Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi dampak kebakaran, sekaligus mendukung kebutuhan air dan perlindungan bagi warga di wilayah terdampak.
Diaz meminta masyarakat dan pihak-pihak yang berada di lapangan segera berkoordinasi dengan pemerintah apabila menemukan persoalan terkait kebakaran lahan.
“Saya terima kasih sekali lagi bagi yang sudah membantu. Kalau ada masalah bisa hubungi kami atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait. Ujungnya ini semua untuk Kalimantan Barat, untuk Indonesia,” tegasnya.
Perusahaan Diminta Terlibat dalam Pencegahan
Sejumlah perusahaan turut hadir dalam koordinasi tersebut, yakni PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.
Pertemuan itu memperlihatkan bahwa pengendalian karhutla di kawasan gambut tidak hanya bergantung pada respons pemadaman ketika api telah muncul. Infrastruktur tata air, termasuk sekat kanal dan sumur bor, menjadi bagian penting dari strategi menjaga gambut tetap basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat Ganda Yulianto, Plt. Kepala BPBD Kalimantan Barat Ridwan, Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH Sigit Reliantoro, serta sejumlah pejabat Kementerian Lingkungan Hidup lainnya.
Bagi pemerintah, tantangan berikutnya bukan hanya memadamkan titik api yang tersisa, tetapi memastikan lahan gambut tidak kembali menjadi sumber kebakaran. Keterlibatan perusahaan di sekitar konsesi, penguatan masyarakat, serta pengelolaan tata air menjadi bagian dari upaya mencegah siklus karhutla kembali berulang.