BerandaPresidenPrabowo Hadiri Akad Massal 62.000 KPR FLPP di Batang, Perkuat Program 3...

Prabowo Hadiri Akad Massal 62.000 KPR FLPP di Batang, Perkuat Program 3 Juta Rumah untuk MBR

Published on

spot_img

Pemerintah terus mengakselerasi program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang pada Kamis (30/7/2026) kembali digelar secara serentak di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri sekaligus menyaksikan akad massal KPR Sejahtera FLPP di Batang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan sekitar 62.000 debitur, terdiri atas 200 peserta yang hadir langsung di Batang dan 61.800 debitur lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, akad massal tersebut merupakan bagian dari implementasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

“Acara ini merupakan rangkaian ketiga pelaksanaan akad massal KPR FLPP yang sebelumnya juga telah dihadiri Bapak Presiden di Cileungsi, Bogor pada 29 September 2025 dan di Serang, Banten pada 20 Desember 2025,” ujar Prasetyo dalam keterangan resminya.

Menurut Prasetyo, penyelenggaraan akad massal menjadi indikator bahwa rumah-rumah yang dibangun melalui program FLPP telah siap dimiliki sekaligus dihuni oleh masyarakat penerima manfaat.

Ia menjelaskan, pemerintah memberikan berbagai kemudahan pembiayaan bagi MBR melalui skema FLPP, mulai dari suku bunga rendah yang tetap hingga akhir masa kredit, uang muka ringan, hingga cicilan yang terjangkau. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah sekaligus mengurangi kesenjangan kepemilikan hunian di Indonesia.

“Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mengurangi backlog perumahan serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi keluarga Indonesia,” kata Prasetyo.

Data pemerintah menunjukkan, hingga Juli 2026 sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah memperoleh manfaat pembiayaan FLPP. Dari jumlah tersebut, tingkat keterhunian rumah tercatat mencapai 93,35 persen, menunjukkan mayoritas rumah yang dibiayai telah ditempati oleh para penerima manfaat.

Selain menghadiri akad massal KPR FLPP di Batang, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Semarang. Dalam agenda tersebut, Kepala Negara akan meresmikan hasil renovasi cagar budaya Stasiun Semarang Tawang.

Prasetyo menjelaskan, peresmian itu menjadi tahap awal dari rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengembalikan fasad Stasiun Tawang ke bentuk aslinya sesuai rancangan arsitek Belanda Sloth-Blauwboer. Bangunan bersejarah tersebut dibangun oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) sejak 1911 dan mulai diresmikan pada 1914.

Renovasi tersebut diharapkan tidak hanya menjaga nilai sejarah salah satu stasiun ikonik di Indonesia, tetapi juga mendukung pelestarian warisan budaya nasional seiring modernisasi layanan transportasi perkeretaapian.

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Investortrust Best Insurance Award 2026 Anugerahkan 58 Penghargaan

Industri asuransi nasional menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menjaga kesehatan keuangan, memperkuat tata...

Kunker ke Kejati Kalsel, Komisi III DPR Bahas Kendala Audit Kasus Korupsi dan Etik ASN

Lambatnya proses audit penghitungan kerugian keuangan negara dinilai masih menjadi salah satu hambatan utama...

Pernyataan Dedi Sitorus Wartawan “Gerombolan Sirkus” Tuai Kecaman, KWP Siapkan Laporan ke MKD

Hubungan antara wakil rakyat dan insan pers kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Anggota DPR...

Hetifah Sjaifudian Minta Penjelasan Lengkap Soal Dasar Hukum Universitas Republik Indonesia

Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memasuki babak baru, setelah Komisi X DPR RI...

More like this

Investortrust Best Insurance Award 2026 Anugerahkan 58 Penghargaan

Industri asuransi nasional menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menjaga kesehatan keuangan, memperkuat tata...

Kunker ke Kejati Kalsel, Komisi III DPR Bahas Kendala Audit Kasus Korupsi dan Etik ASN

Lambatnya proses audit penghitungan kerugian keuangan negara dinilai masih menjadi salah satu hambatan utama...

Pernyataan Dedi Sitorus Wartawan “Gerombolan Sirkus” Tuai Kecaman, KWP Siapkan Laporan ke MKD

Hubungan antara wakil rakyat dan insan pers kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Anggota DPR...