Dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara dinilai telah bergeser seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Ancaman terhadap stabilitas kawasan kini tidak lagi didominasi konflik bersenjata, tetapi juga serangan siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), ujaran kebencian, hingga polarisasi sosial yang menyebar cepat di ruang digital.

Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyerukan agar ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mengambil peran yang lebih strategis dalam membangun perdamaian kawasan yang inklusif. Gagasan itu disampaikan dalam The 17th Meeting of the AIPA Caucus, forum yang membahas penguatan kerja sama parlemen ASEAN dalam menjaga stabilitas regional.

Menurut Habib Aboe, AIPA memiliki tanggung jawab untuk merespons perubahan karakter ancaman yang kini semakin kompleks dan lintas batas.

“AIPA memiliki tanggung jawab untuk mengelola perdamaian yang inklusif. Tantangan yang kita hadapi saat ini telah berubah. Ancaman tidak lagi hanya berupa konflik bersenjata atau sengketa teritorial, tetapi juga perang siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan, ujaran kebencian, hingga polarisasi sosial yang berkembang sangat cepat di ruang digital,” ujar Habib Aboe, yang juga anggota Komisi III DPR RI itu lagi.

Ia menilai mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini lebih bersifat normatif perlu diperkuat dengan pendekatan yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan dinamika keamanan kawasan.

Karena itu, Habib Aboe mengusulkan pembentukan ASEAN Digital Early Warning and Peacekeeping Framework, yakni kerangka kerja legislatif regional yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap ancaman digital.

“Sudah saatnya AIPA memelopori pembentukan ASEAN Digital Early Warning and Peacekeeping Framework. Melalui kerangka legislatif regional tersebut, negara-negara ASEAN dapat membangun sistem deteksi dini terhadap ancaman digital yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan,” katanya.

Menurutnya, kemajuan teknologi digital memang membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga membuka ruang bagi penyebaran propaganda, hoaks, ujaran kebencian, hingga manipulasi opini publik yang berpotensi memicu konflik sosial lintas negara.

Habib Aboe menegaskan, parlemen di kawasan ASEAN tidak boleh bersikap reaktif dengan menunggu konflik terjadi sebelum mengambil langkah.

“Kita tidak boleh menunggu konflik benar-benar terjadi baru kemudian bertindak. Parlemen ASEAN harus mampu membangun instrumen hukum dan mekanisme kerja sama yang memungkinkan deteksi dini terhadap polarisasi sosial serta berbagai ancaman non-tradisional sebelum berkembang menjadi konflik terbuka,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai AIPA memiliki posisi strategis untuk memperkuat diplomasi parlementer sekaligus mendorong harmonisasi regulasi di antara negara-negara anggota ASEAN.

“Melalui diplomasi parlementer, kita dapat mendorong penyusunan regulasi yang saling terhubung, memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta membangun kepercayaan antarnegara dalam menghadapi tantangan keamanan digital. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh negara anggota bergerak bersama dengan semangat inklusivitas, kolaborasi, dan saling percaya,” pungkasnya.

Dalam The 17th Meeting of the AIPA Caucus, delegasi parlemen dari negara-negara ASEAN membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola perdamaian, stabilitas kawasan, hingga peningkatan kerja sama antarparlemen untuk menghadapi tantangan geopolitik dan transformasi digital yang terus berkembang.