BerandaAutomotive & TechDPRD DKI: Teknologi RDF Tak Akan Efektif Jika Sampah Warga Masih Tercampur

DPRD DKI: Teknologi RDF Tak Akan Efektif Jika Sampah Warga Masih Tercampur

Published on

spot_img

Program pemilahan sampah dari rumah dinilai kunci keberhasilan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), terutama di Rorotan, Jakarta Utara. Sebab, keberhasilan teknologi RDF tidak hanya bergantung pada mesin pengolah sampah, tetapi juga pada kesiapan sistem dari hulu hingga hilir.

Demikian dikatakan aggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabilah Aboebakar Alhabsyi saat mengikuti tinjauan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI ke fasilitas RDF Plant Rorotan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

“RDF hanya akan efektif jika masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Kalau sampah masih tercampur, hasil pengolahan juga tidak akan optimal,” ujar Nabilah.

Menurut dia, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta perlu memperkuat edukasi dan kampanye pemilahan sampah secara masif di tingkat masyarakat. Pemerintah juga wajib menyiapkan sarana pendukung yang memadai, termasuk armada compactor dengan kapasitas besar, kondisi tertutup, tidak bocor, dan mampu menjaga kualitas sampah selama proses pengangkutan.

Menurut dia, persoalannya selama ini adalah sampah yang dipilah di tingkat warga kembali tercampur saat proses pengangkutan. Hal ini disebabkan keterbatasan sistem dan sarana pendukung.

“Kalau pemerintah meminta masyarakat memilah sampah, maka pemerintah juga harus memastikan sistem pengangkutannya mendukung,” kata Nabilah.

Nabilah juga meminta Pemprov DKI tidak hanya bergantung pada satu perusahaan sebagai pengguna hasil RDF. Pemerintah daerah harus mulai menyiapkan beberapa alternatif offtaker agar produk yang dihasilkan benar-benar terserap dan memiliki nilai ekonomi.

Dia menilai persoalan sampah Jakarta tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan. Dibutuhkan integrasi antara perubahan perilaku masyarakat, kesiapan sarana prasarana, teknologi pengolahan, dan kepastian pasar hasil pengolahan.

“Solusinya adalah membangun sistem yang utuh. Pilah sampah dari rumah, perkuat armada dan fasilitas pendukung, optimalkan RDF, serta pastikan hasilnya memiliki pasar yang jelas. Kalau salah satu mata rantai ini tidak berjalan, target pengurangan sampah Jakarta akan sulit tercapai,” kata Nabilah.

Dia berharap RDF dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah Jakarta. Namun, masyarakat juga harus tetap mengubah perilaku pengelolaan sampah dan penguatan sistem pengelolaan di tingkat wilayah.

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

Proyek Jalan Rp23,78 Miliar di Maluku Diduga Fiktif, Foto Proyek Lain Dipakai

Proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp23,78 miliar diduga bermasalah. Proyek yang...

Fahri Hamzah Dorong Rumah Subsidi Dibangun di Atas Tanah Negara, Bukan Lahan Pengembang

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong perubahan pendekatan pemerintah dalam...

More like this

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

Proyek Jalan Rp23,78 Miliar di Maluku Diduga Fiktif, Foto Proyek Lain Dipakai

Proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp23,78 miliar diduga bermasalah. Proyek yang...