Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan menghadap Presiden Prabowo pasca-kasus korupsi BGN. DEN siap pelototi program Makan Bergizi Gratis lewat survei di 800 titik.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya merupakan program nasional yang sangat baik. Namun, ia menggarisbawahi bahwa tata kelola dan manajemen pelaksanaan program tersebut mendesak untuk segera diperbaiki secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini terjadi di tengah sorotan tajam publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar skandal korupsi besar-besaran di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).
“MBG ini program yang baik, hanya pengelolaannya perlu ditata dengan baik,” ujar Luhut di hadapan awak media.
Luhut menjelaskan, DEN berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah memperbaiki implementasi program andalan ini agar lebih tepat sasaran. Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menyerahkan laporan resmi hasil survei independen yang dilakukan DEN di 800 titik acak di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami lakukan di 800 titik jadi betul-betul dengan profesional. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, itu kami laporkan kepada Presiden,” tambahnya.
Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan instruksi khusus kepada DEN untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program MBG secara berkala dan melaporkannya langsung kepada Kepala Negara.
Di sisi lain, Luhut menilai struktur anggaran program MBG yang berjalan saat ini sebenarnya sudah cukup efisien. Kendati demikian, efisiensi anggaran dinilai akan jauh lebih optimal jika penyaluran program ke depan berbasis data yang lebih akurat (targeted).
Badai Korupsi di Tubuh Badan Gizi Nasional
Komitmen perbaikan tata kelola ini mencuat menyusul langkah tegas Kejaksaan Agung yang menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka korupsi. Ketiganya resmi ditahan sejak Rabu (3/6/2026).
Penyidik Kejagung menemukan modus manipulasi sistemik, mulai dari intervensi proses verifikasi portal mitra BGN untuk meloloskan yayasan fiktif/terafiliasi, hingga pemaksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Selain penyimpangan kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kejagung mengendus adanya mark-up harga fantastis pada sektor operasional. Beberapa pengadaan yang disita dan disorot tajam meliputi pembelian 21.801 unit motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi layar lebar berukuran 75 inci.
Atas tindakan yang merugikan keuangan negara tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Analisis Redaksi: Mengapa Intervensi DEN dan Kasus BGN Ini Krusial Bagi Anda?
1. Taruhan Kredibilitas Fiskal dan Kepercayaan Investor Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah megaproyek dengan alokasi anggaran domestik yang masif. Skandal korupsi di level pucuk pimpinan BGN (Dadan Hindayana dkk) sempat memicu sentimen negatif dan rumor miring di pasar keuangan global mengenai kebocoran anggaran negara. Masuknya DEN yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan berfungsi sebagai damage control (penyelamat situasi) untuk meyakinkan investor bahwa pemerintah serius membersihkan sistem demi menjaga stabilitas fundamental ekonomi RI.
2. Pergeseran ke Arah Sistem “Targeted” (Tepat Sasaran) Catatan Luhut mengenai pentingnya aspek targeted mengindikasikan adanya evaluasi besar terhadap metode distribusi makanan. Bagi masyarakat, ini berarti ke depan pemerintah kemungkinan besar akan memperketat integrasi data penerima manfaat (misal via data kemiskinan ekstrim) agar anggaran tidak habis untuk pengadaan fasilitas operasional yang tidak perlu (seperti kasus ribuan motor listrik dan TV 75 inci), melainkan murni dikonversi menjadi kalori dan gizi untuk anak-anak sekolah.
3. Fungsi Pengawasan Berlapis (Checks and Balances) Penunjukan DEN sebagai pengawas eksternal berkala langsung di bawah Presiden menunjukkan bahwa Prabowo kini tidak lagi memberikan “cek kosong” kepada badan sektoral seperti BGN. Langkah mitigasi korupsi lewat survei di 800 titik ini diharapkan mampu memutus rantai birokrasi nakal yang memanfaatkan proyek SPPG di daerah-daerah terpencil. Source
