JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan standar kinerja yang lebih ketat dengan menitikberatkan pada hasil konkret, bukan sekadar proses administratif, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.

Dalam wawancara program Gaspol! yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com pada Jumat (17/4/2026), Fahri menggambarkan adanya perubahan pendekatan dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengatakan para menteri dan pejabat kini dituntut bekerja lebih cepat sekaligus presisi, dengan ukuran keberhasilan yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.

“Tuntutan untuk menjadi eksekutor Pak Prabowo jauh lebih tinggi dibandingkan presiden sebelumnya, karena standar beliau memang sudah tinggi,” kata Fahri, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menurut Fahri, sistem kerja yang dibangun Presiden Prabowo menekankan akuntabilitas berbasis hasil. Para pembantu presiden tidak hanya diharapkan menjalankan prosedur, tetapi juga memastikan kebijakan menghasilkan capaian yang terukur dalam waktu relatif singkat.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo menolak praktik pelaporan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Budaya kerja yang berkembang, kata Fahri, berupaya menghindari kecenderungan menyampaikan laporan yang hanya menyenangkan atasan tanpa dasar data yang akurat.

“Presiden ingin semua bergerak cepat dan menghasilkan. Tidak ada ruang untuk laporan yang tidak sesuai fakta,” ujarnya.

Dalam kerangka tersebut, evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan. Setiap kementerian berada di bawah tekanan untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi publik, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Fahri juga menggambarkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai langsung dan berorientasi pada eksekusi. Indikator keberhasilan, menurutnya, kini lebih banyak ditentukan oleh hasil akhir kebijakan di lapangan dibandingkan tahapan birokrasi yang panjang.

“Yang dilihat adalah apakah kebijakan itu bekerja. Fokusnya sudah pada hasil,” kata Fahri.

Ia menilai pendekatan tersebut turut mendorong penyederhanaan layanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan kepastian dalam berbagai urusan, mulai dari pendidikan hingga program sosial pemerintah.

“Pemerintah ingin semuanya lebih sederhana dan terjadwal, agar masyarakat juga bisa merasakan pelayanan yang lebih pasti,” ujar Fahri. ***