BerandaUncategorizedDPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas Atasi Maraknya Anak Terlibat Judi Online

DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas Atasi Maraknya Anak Terlibat Judi Online

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Maraknya kasus keterlibatan anak-anak dalam praktik judi online, memicu keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai fenomena tersebut sudah masuk kategori darurat sosial dan menuntut langkah tegas serta terkoordinasi dari pemerintah.

“Fenomena ini bukan sekadar akibat lemahnya pengawasan digital, tetapi juga tanda bahwa literasi dan edukasi kita masih tertinggal,” ujar Matindas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut dia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) perlu memimpin gerakan nasional literasi digital bagi anak-anak. Program itu, kata Matindas, harus dirancang untuk memperkuat pemahaman anak tentang etika berteknologi sekaligus melindungi mereka dari jebakan dunia maya yang berisiko tinggi.

“KemenPPPA harus memimpin langkah nyata agar anak-anak tidak menjadi korban dari teknologi tanpa kendali,” tegasnya.

Matindas juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan keluarga. Menurutnya, perlindungan anak tidak bisa dibebankan hanya pada satu lembaga.

“Keluarga tetap menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter anak. Tapi negara wajib hadir lewat kebijakan lintas kementerian — mulai dari KemenPPPA, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga Kemendikdasmen — untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah melibatkan sekolah dalam kampanye anti-judi online dan memberikan pelatihan bagi orang tua untuk mengenali tanda-tanda anak terpapar aktivitas digital berisiko.

“Kita perlu membangun budaya digital yang beretika sejak dini. Teknologi harus menjadi sarana belajar dan berkarya, bukan tempat kehilangan masa depan,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR yang membidangi urusan sosial serta perlindungan anak, Matindas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif ruang digital.

Selain edukasi, ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap situs dan jaringan judi online. “Kita semua tahu, judi online itu ilegal dan menghancurkan masa depan penerus bangsa,” pungkasnya. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Habib Aboe: Rakernas PKS 2026 Harus Hasilkan Karya Nyata untuk Rakyat

Anggota DPR RI sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan...

NKRI Membutuhkan Kepemimpinan yang Terukur, Bukan Manuver Politik dan Ketidakpastian Kebijakan

Oleh: Muhammad Solikin, S.KM. (Pemerhati Kebijakan Publik) Indonesia sedang menghadapi ujian dalam menjaga arah perjalanan...

Dewi Yustisiana Dukung Hilirisasi Mineral Kritis RI-Korea Selatan, Dorong Transfer Teknologi dan Investasi

Penguatan kerja sama hilirisasi mineral kritis antara Indonesia dan Korea Selatan dinilai menjadi peluang...

Titi Anggraini: Pemilihan Cawapres di MPR Harus Lewat Voting, Bukan Aklamasi

Mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat...

More like this

Habib Aboe: Rakernas PKS 2026 Harus Hasilkan Karya Nyata untuk Rakyat

Anggota DPR RI sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan...

NKRI Membutuhkan Kepemimpinan yang Terukur, Bukan Manuver Politik dan Ketidakpastian Kebijakan

Oleh: Muhammad Solikin, S.KM. (Pemerhati Kebijakan Publik) Indonesia sedang menghadapi ujian dalam menjaga arah perjalanan...

Dewi Yustisiana Dukung Hilirisasi Mineral Kritis RI-Korea Selatan, Dorong Transfer Teknologi dan Investasi

Penguatan kerja sama hilirisasi mineral kritis antara Indonesia dan Korea Selatan dinilai menjadi peluang...