JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua Umum Alumni SMA Jakarta Bersatu (ASJB), R.A. Jeni Suryanti, menyoroti kasus seorang pelajar SMP di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terjerat pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Ia menilai kasus ini menjadi peringatan serius akan lemahnya pengawasan terhadap anak di bawah umur di dunia digital.
Menurut Jeni, fenomena tersebut menunjukkan betapa mudahnya akses ke platform keuangan digital tanpa kontrol yang ketat, sehingga anak-anak bisa menjadi korban sistem yang belum sepenuhnya ramah bagi usia dini.
“Anak-anak ini korban dari kemudahan teknologi tanpa pagar moral dan edukasi digital yang cukup,” kata Jeni dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
Jeni mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengawasan serta menindak tegas platform yang masih memungkinkan anak di bawah umur melakukan registrasi dan transaksi.
Selain pemerintah, Jeni juga menilai peran sekolah dan orang tua sangat penting dalam memberikan edukasi finansial dasar dan literasi digital bagi anak.
“ASJB siap turun langsung memberikan edukasi keuangan dan digital di sekolah-sekolah, termasuk di daerah. Ini investasi moral agar generasi muda kita tidak menjadi korban pinjol dan judi online,” ujarnya.
Kasus pelajar SMP di Kulonprogo itu sebelumnya viral di media sosial. Pelajar tersebut dilaporkan meminjam uang dari teman-temannya hingga mencapai Rp4 juta untuk bermain judi daring dan membayar pinjol.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, Nur Hadiyanto, menyampaikan bahwa pelajar tersebut sempat tidak masuk sekolah selama sebulan karena malu dan takut tidak bisa melunasi utangnya.
“Uang itu digunakan untuk membayar pinjol yang dipakai untuk judi online. Sekitar Rp4 juta dipinjam dari teman-temannya,” kata Nur seperti dikutip, Sabtu (25/10/2025).
Kasus ini, lanjut Jeni, menjadi cermin lemahnya sistem perlindungan digital bagi anak-anak, sekaligus tanda bahaya krisis literasi digital yang perlu segera diatasi melalui kolaborasi lintas sektor. ***