LOMBOK, PARLE.CO.ID — Dalam upaya memperkuat pilar demokrasi, Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga peran media sebagai mitra kritis yang konstruktif terhadap lembaga-lembaga negara. Insan pers tidak sekadar menjadi peliput pasif, tetapi berperan sebagai penjaga marwah demokrasi melalui peliputan yang independen dan bertanggung jawab.
“Media adalah bagian dari pilar demokrasi. Kalau ada yang keliru, kami wajib menyampaikan. Tapi di saat yang sama, kami juga siap bersinergi untuk membangun,” ujar Ketua KWP Ariawan dalam sambutannya pada acara Gathering Media dengan MPR RI bertajuk
“Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembagunan Daerah”, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (11/7/2025).
Acara ini turut dihadiri Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lunggana, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, serta perwakilan dari Biro Humas DPD RI dan lembaga terkait lainnya.
Dalam forum itu, Ariawan menggarisbawahi pentingnya relasi sehat antara media dan lembaga negara, khususnya parlemen. Ia menyebut bahwa wartawan parlemen selama ini tidak hanya bertugas memberitakan dinamika lembaga DPR, MPR, dan DPD, tetapi juga turut menghidupkan ruang diskusi publik.
“Hari ini ada 580 wartawan yang meliput di DPR, berasal dari 211 media. Namun yang menjadi anggota aktif KWP hanya 180 orang. Gathering ini hanya bisa diikuti oleh 90 peserta karena keterbatasan kuota,” jelas Ariawan.
Media sebagai Penggerak Potensi Lokal
Kehadiran Gubernur NTB dalam acara tersebut mendapat apresiasi dari KWP. Ariawan menilai bahwa kolaborasi antara media nasional dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengangkat potensi lokal ke panggung nasional bahkan internasional.
“Kami siap bantu menyampaikan cerita-cerita baik dari daerah, termasuk Lombok. Ini bukan soal pencitraan, tapi memperluas perspektif publik tentang Indonesia yang kaya dan beragam,” katanya.
Ia menambahkan bahwa media memiliki peran lebih dari sekadar menyampaikan informasi, yaitu mendidik publik, mengawasi kebijakan, dan mendorong partisipasi warga.
Dalam penutupnya, Ariawan menegaskan bahwa KWP akan tetap menjaga independensi dan objektivitas. Ia menyebut bahwa kritik dari media bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengoreksi dan memperbaiki.
“Demokrasi sehat hanya bisa tumbuh jika ada keterbukaan dan kolaborasi. Kritik kami bukan kebencian, tapi bentuk tanggung jawab publik,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, KWP menegaskan kembali peran strategis wartawan parlemen sebagai pengawal demokrasi yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik. ***
