SUMBAWA, PARLE.CO.ID — Pemerintah pusat menetapkan sejumlah kawasan di Kabupaten Sumbawa sebagai prioritas dalam program penataan permukiman dan pembangunan infrastruktur dasar tahun 2025. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah, dalam pertemuan strategis bersama Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Pendopo Bupati, Sabtu (7/6/2025).
Pertemuan tersebut menandai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah, terutama di daerah tertinggal dan kawasan kumuh yang telah masuk dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan utama adalah kawasan Jempol di Labuhan Sumbawa, yang kini ditetapkan sebagai titik intervensi nasional.
“Kami siap memperjuangkan bantuan teknis dan anggaran untuk Sumbawa. Kawasan Jempol sudah kami masukkan dalam rencana kerja APBN 2025,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi
Fahri menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni (RTLH), infrastruktur dasar, serta dalam mendorong potensi unggulan daerah seperti pariwisata dan pertanian.
Enam Kawasan Prioritas
Di hadapan Wamen PKP, Bupati Jarot memaparkan kondisi eksisting serta enam kawasan prioritas yang diajukan masuk program penataan tahun depan. Wilayah tersebut adalah Pulau Bungin, Kecamatan Alas: Permukiman Pantai Saliper Ate – Pantai Goa; Labuhan Aji, Pulau Moyo; Labuhan Jambu;Batu Rotok; Program umum RTLH dan backlog perumahan.
Bupati Jarot secara khusus menekankan urgensi penataan Pulau Bungin, salah satu wilayah terpadat yang juga menjadi destinasi wisata. Ia menyebutkan bahwa pembenahan sanitasi, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan pembangunan ruang publik pascakebakaran, menjadi prioritas mendesak.
“Kami ingin pembangunan merata, tak hanya di pusat kota. Infrastruktur adalah kunci untuk menciptakan Sumbawa yang unggul dan sejahtera,” ujar Jarot.
Kedua pihak sepakat membentuk tim percepatan pembangunan guna memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan sesuai sasaran. Wamen PKP juga menyatakan kesiapan untuk meninjau ulang sejumlah proposal kabupaten, termasuk pembangunan jalan antar-desa dan penyediaan air bersih.
“Ini momentum untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir. Kami ingin progres signifikan bisa dilihat tahun ini, terutama di Labuhan Sumbawa,” imbuh Bupati.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB Dr. Najamuddin Armi, jajaran Asisten Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PRKP Sumbawa Pipin Bitongo, ST., M.Eng., serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. ***
