Kesenjangan fasilitas teknologi antara madrasah dan sekolah umum menjadi sorotan dalam percepatan transformasi digital pendidikan nasional. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan pemerintah agar digitalisasi pendidikan tidak hanya dinikmati sekolah yang memiliki fasilitas memadai, tetapi juga menjangkau madrasah secara adil dan merata.
Hetifah menilai, pemerataan akses teknologi merupakan bagian penting dari keadilan pendidikan. Setiap peserta didik, tanpa memandang jenis lembaga pendidikan tempat mereka belajar, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas dan kualitas pembelajaran yang memadai.
“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh kesempatan belajar dan dukungan fasilitas pendidikan yang setara, tanpa dibatasi oleh status maupun jenis lembaga pendidikan,” kata Hetifah dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari kemajuan teknologi maupun banyaknya program pemerintah. Negara juga harus memastikan seluruh satuan pendidikan mendapatkan perhatian dan dukungan secara proporsional.
Salah satu persoalan yang disorot adalah kesenjangan kepemilikan papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) antara madrasah dan sekolah umum.
Hetifah mengungkapkan, masih terdapat madrasah yang belum memperoleh fasilitas pembelajaran digital tersebut. Sementara itu, sejumlah sekolah negeri maupun swasta umum telah memiliki perangkat serupa untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkapnya.
Kesenjangan Digitalisasi Pendidikan Perlu Diatasi
Menurut Hetifah, ketimpangan akses pendidikan tidak hanya terjadi antara madrasah dan sekolah umum. Perbedaan fasilitas juga terlihat antara sekolah negeri dan swasta, serta antara lembaga pendidikan di perkotaan dan wilayah terpencil.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pendidikan masih menghadapi tantangan pemerataan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan dan program digitalisasi memberikan manfaat yang setara bagi seluruh peserta didik.
Prinsip fairness atau keadilan, kata dia, harus menjadi landasan dalam menentukan arah pembangunan pendidikan nasional. Jangan sampai percepatan penggunaan teknologi justru memperlebar kesenjangan antara lembaga pendidikan yang telah memiliki fasilitas lengkap dan sekolah yang masih menghadapi keterbatasan.
Pemerataan perangkat digital, ketersediaan infrastruktur pendukung, akses internet, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik perlu menjadi bagian dari strategi transformasi pendidikan.
Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada pengadaan perangkat, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
DPR Diminta Kawal Pemerataan Fasilitas Madrasah
Hetifah juga menekankan pentingnya peran DPR RI dalam mengawal pemerataan fasilitas pendidikan. Melalui fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan, DPR perlu memastikan pemerintah memberikan perhatian yang adil kepada seluruh lembaga pendidikan, termasuk madrasah.
Menurut dia, transformasi digital seharusnya menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan justru menciptakan pembatas antara sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan madrasah yang masih tertinggal dalam akses teknologi.
“Ini yang menurut saya harus direspons juga oleh DPR,” pungkasnya.
Persoalan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa madrasah merupakan bagian integral dari ekosistem pendidikan nasional. Karena itu, lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama tersebut harus mendapatkan kesempatan yang setara dalam menikmati manfaat program pembangunan pendidikan.
Pemerataan teknologi pendidikan bukan semata-mata persoalan pengadaan perangkat digital. Lebih dari itu, kebijakan tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menghadirkan keadilan pendidikan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, demikian Legislator dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) menekankan.

