Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan APBN 2027 tidak boleh berhenti pada besarnya anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah belanja negara, menurutnya, harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli, menekan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor produktif.

Angkanya besar, tetapi bagi rakyat ukuran APBN sesungguhnya sederhana, apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik.

“Pertumbuhan ekonomi harus melahirkan pekerjaan, menjaga daya beli, menurunkan kemiskinan, dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor produktif,” kata Johan dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Kedaulatan pangan juga menjadi salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional 2027.

Johan secara khusus menyoroti anggaran ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Ia menegaskan anggaran sebesar itu harus bermuara pada peningkatan produktivitas sekaligus pendapatan petani, peternak, dan nelayan, bukan sekadar mengejar angka produksi pangan nasional.

“Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan harus bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan. Kita ingin pupuk tersedia tepat waktu, irigasi semakin baik, harga gabah dan jagung memberikan nilai yang layak kepada petani, biaya produksi terkendali, akses pasar semakin terbuka, serta nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkap dan budidayanya,” ujarnya.

Menurut Johan, kebijakan ketahanan pangan harus diperkuat dari hulu hingga hilir. Produksi yang meningkat harus diikuti kepastian pasar, harga yang layak, efisiensi biaya produksi, serta penguatan posisi petani dan nelayan dalam rantai ekonomi.

Ia juga menyoroti Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dan memastikan masyarakat di desa, pesisir, serta wilayah kepulauan memperoleh pelayanan dasar yang layak.

“Indonesia harus tumbuh dari desa, pesisir, dan pulau-pulau, bukan hanya dari pusat-pusat pertumbuhan. Bagi masyarakat di daerah seperti Pulau Sumbawa dan wilayah kepulauan lainnya, APBN harus hadir melalui irigasi yang berfungsi, konektivitas yang semakin baik, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, air bersih, serta pelayanan publik yang mudah dijangkau,” kata Johan.

Karena itu, ia menegaskan keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Ukurannya harus terlihat dari perubahan kondisi masyarakat, termasuk meningkatnya pendapatan, membaiknya pelayanan publik, terbukanya lapangan kerja, serta semakin kuatnya ekonomi daerah.

Johan mengingatkan, persetujuan APBN sekaligus menandai dimulainya tahap penting pengawasan DPR. Pemerintah harus memastikan anggaran dibelanjakan tepat sasaran, transparan, produktif, dan memberikan hasil yang dapat diukur.

“Setelah APBN disetujui, pekerjaan DPR justru memasuki tahap yang sangat penting, yakni memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Kita ingin APBN 2027 menjadi APBN yang produktif dan humanis, ekonominya tumbuh, daerahnya semakin kuat, pangan tersedia, dan orang-orang yang bekerja menghasilkan pangan ikut menikmati kesejahteraan,” pungkas Johan.