Presiden Prabowo Subianto memutuskan penyaluran seluruh barang subsidi dan bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah untuk memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat dan tidak berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Prabowo menegaskan, subsidi merupakan bentuk penggunaan uang negara yang pada dasarnya berasal dari rakyat dan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
“Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan! Subsidi adalah uang rakyat! Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat! Dan bukan dagangan!” tegas Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Target 30.000 Koperasi Merah Putih
Prabowo mengatakan, penyaluran subsidi melalui KDKMP merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.
Menurut dia, pemerintah sejauh ini telah mendirikan dan mengoperasikan sekitar 10.000 KDKMP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.300 koperasi disebut telah berjalan secara optimal.
Pemerintah menargetkan pembangunan dan pengoperasian Koperasi Merah Putih terus diperluas hingga mencapai 30.000 koperasi pada akhir 2026.
“Target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik,” ujar Prabowo.
Negara Ingin Kuasai Rantai Pasok Subsidi
Presiden menyebut keberadaan KDKMP akan menjadi instrumen bagi negara untuk memperkuat kendali terhadap rantai pasok barang subsidi.
Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah penting karena untuk pertama kalinya negara akan memiliki kendali yang lebih kuat atas distribusi barang subsidi sejak Indonesia menerima kedaulatan.
“Dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, penguatan rantai pasok diperlukan agar distribusi barang bersubsidi tidak mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki kekuatan modal besar.
Pemerintah Tidak Anti Pasar
Meski mendorong peran negara dan koperasi dalam distribusi subsidi, Prabowo menegaskan pemerintah tidak bermaksud menutup mekanisme pasar.
Ia mengakui pasar tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan perekonomian. Namun, menurut dia, mekanisme pasar memiliki celah untuk dimanipulasi ketika dikuasai oleh kelompok dengan modal besar.
“Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi! Pasar bisa dirusak! Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar,” tandasnya.
Karena itu, Prabowo menilai masyarakat perlu diperkuat melalui organisasi ekonomi yang mampu memberikan akses lebih besar terhadap barang, pembiayaan, dan distribusi.
Dalam kerangka tersebut, koperasi ditempatkan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengorganisasi sekaligus memberdayakan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kebijakan penyaluran subsidi melalui KDKMP sekaligus menunjukkan upaya pemerintah membangun sistem distribusi yang lebih terkontrol, dengan koperasi sebagai simpul utama agar manfaat subsidi dapat diterima langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran.