JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penanganan pascabencana, sembari menegaskan bahwa penyalurannya harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu mengatakan, program kemanusiaan yang bersumber dari CSR BUMN tidak boleh berhenti pada pendekatan seremonial, melainkan harus dirancang sebagai solusi nyata bagi pemulihan sosial dan ekonomi warga.
“CSR BUMN harus hadir sebagai jawaban atas kebutuhan riil korban bencana, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif,” ujar Christiany dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/1/2025).
Ia menilai komitmen BUMN dalam mengalokasikan dana CSR sebesar Rp1 triliun untuk penanganan bencana alam di wilayah Sumatera sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan sekitar 15 ribu unit hunian, berikut fasilitas pendukung bagi masyarakat terdampak.
Menurut Christiany, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada peran Danantara sebagai pengelola dan koordinator penyaluran dana CSR BUMN, agar seluruh program berjalan terintegrasi, efisien, dan sesuai kebutuhan lapangan.
DPR RI, lanjutnya, mendorong agar pembangunan hunian dan fasilitas umum—mulai dari sanitasi, sarana ibadah, hingga ruang sosial—dilakukan dengan standar kelayakan yang jelas serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan hasil pembangunan.
Selain pembangunan fisik, Christiany menekankan bahwa program CSR pascabencana juga harus diarahkan pada pemulihan ekonomi warga. Pelibatan UMKM lokal, penggunaan tenaga kerja setempat, serta pemanfaatan material dari daerah sekitar dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
“Hunian memang krusial, tetapi pemulihan ekonomi adalah kunci agar masyarakat bisa kembali mandiri dan bangkit secara berkelanjutan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Christiany menegaskan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap penyaluran dan penggunaan dana CSR BUMN tersebut. Ia berharap sinergi antara BUMN, Danantara, pemerintah, dan DPR RI dapat memastikan program kemanusiaan ini berjalan efektif dan memberi dampak nyata.
“Dengan pengawasan yang kuat dan pelaksanaan yang tepat, CSR BUMN bisa menjadi instrumen penting untuk membangun kembali wilayah terdampak bencana sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya. ***