BerandaUncategorizedKomisi V DPR Sidak Soekarno-Hatta: Soroti Delay, Kesiapan Runway, dan Lonjakan Penumpang...

Komisi V DPR Sidak Soekarno-Hatta: Soroti Delay, Kesiapan Runway, dan Lonjakan Penumpang Jelang Nataru 2025

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dengan lonjakan penumpang yang diprediksi memecahkan rekor pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Komisi V DPR RI melakukan inspeksi langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menilai kesiapan operasional salah satu pintu udara tersibuk di Asia Tenggara. Para legislator menyoroti potensi gangguan penerbangan, khususnya terkait keterlambatan pesawat dan kapasitas runway yang diperkirakan berada pada tekanan tertinggi musim ini.

Dalam keterangannya, anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan—pengelola bandara, maskapai, hingga otoritas penerbangan—harus bergerak cepat memastikan layanan berjalan tanpa hambatan. “Arus penumpang akan melonjak signifikan, dan itu menuntut kesiapan ekstra dari semua pihak,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Saadiah menyebut masalah delay masih menjadi keluhan terbesar masyarakat dan tidak boleh dibiarkan. “Keterlambatan satu penerbangan bisa memengaruhi jadwal lainnya. Dampaknya langsung dirasakan penumpang, terutama yang harus melanjutkan perjalanan ke kota lain,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa Soekarno-Hatta melayani arus penumpang dengan standar internasional dan tidak bisa hanya mengandalkan kualitas layanan domestik.

“Penumpang kita bukan hanya dari dalam negeri. Ini harus menjadi perhatian serius pengelola, terutama Angkasa Pura,” ujarnya.

Meski demikian, Saadiah mengapresiasi langkah-langkah positif yang telah dilakukan manajemen bandara sejauh ini. “Kami tidak serta-merta menyalahkan Angkasa Pura ataupun maskapai. Yang baik wajib diapresiasi, tetapi kekurangan tetap harus diperbaiki,” tegasnya.

Selain delay, Komisi V turut menyoroti kapasitas runway yang diprediksi bekerja pada batas maksimal selama periode puncak Nataru. “Runway adalah titik paling krusial. Intensitas pesawat yang keluar masuk sangat tinggi, dan jika tidak diantisipasi, bisa mengganggu jadwal penerbangan,” kata Saadiah.

Ia menambahkan bahwa penguatan layanan harus terus dilakukan karena jarak antara musim puncak Nataru dan periode mudik Idulfitri hanya dua bulan. “Artinya, kesiapan Angkasa Pura harus berlapis. Tidak hanya di Soekarno-Hatta, tapi juga di bandara-bandara daerah,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pengawasan rutin Komisi V DPR RI terhadap kesiapan sarana transportasi nasional. Fokus utama mereka: memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat selama puncak perjalanan akhir tahun. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...