JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menekankan pentingnya seluruh lembaga negara memegang teguh amanat konstitusi dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Ia menyebut, setiap lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi. “Apabila keluar dari maksud konstitusi atau perintah konstitusi, maka di situ terjadi pelanggaran terhadap konstitusi,” ujarnya usai Rapat Pleno K3 MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ketua K3 MPR RI Dorong Refleksi Lembaga Negara dalam Mengemban Amanah Rakyat.
Rapat pleno tersebut membahas Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang setelah amandemen mengalami pergeseran dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Menurut Taufik, perubahan itu harus menjadi pegangan moral bagi seluruh pejabat publik, terlebih di tengah dinamika demonstrasi yang terjadi akhir Agustus lalu. “Aksi-aksi itu menunjukkan perlunya refleksi tentang bagaimana mempertanggungjawabkan kedaulatan rakyat yang telah diamanahkan oleh konstitusi,” katanya. Ia menambahkan, lembaga negara harus sadar bahwa kekuasaan hanyalah titipan rakyat, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, Taufik juga mengusulkan penguatan peran Sidang Tahunan MPR agar kembali menjadi wadah bagi lembaga-lembaga tinggi negara melaporkan kinerjanya kepada publik. “Kami tengah mengkaji agar Sidang Tahunan MPR menjadi forum bagi Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK untuk menyampaikan laporan kinerja langsung kepada masyarakat, bukan hanya melalui Presiden,” jelasnya. Menurutnya, langkah tersebut akan menghidupkan kembali semangat transparansi dan akuntabilitas lembaga negara sebagaimana cita-cita reformasi. (P-01)
