JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penambahan anggaran untuk tiga lembaga strategis yakni Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Habib Aboe, kondisi darurat narkoba di Indonesia tidak bisa diatasi secara setengah hati. Ia menilai peningkatan anggaran merupakan langkah penting agar lembaga-lembaga penegak hukum tersebut dapat bekerja lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan narkotika dan tindak pidana turunannya.
“Saya atas nama PKS, melihat suasana darurat narkoba di republik ini dengan jumlah juta-jutaan, membuat kami ngeri. Ini tidak bisa ditangani dengan anggaran seadanya,” kata Habib Aboe dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).
Lebih jauh, ia menyampaikan kekhawatiran bahwa maraknya peredaran narkoba tak hanya dijalankan oleh jaringan kriminal, tetapi juga berpotensi dibekingi oknum aparat negara.
“Negara ini paling gila kalau bicara narkoba. Tidak pernah ada habisnya. Saya khawatir pemainnya juga dari kalangan pejabat. Apakah itu dari kepolisian, BNN, atau institusi lainnya,” ujarnya.
Habib Aboe juga menyoroti pernyataan Kepala BNN yang menyebut Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi tersebut sudah berulang kali disampaikan sejak 5–10 tahun terakhir tanpa perubahan signifikan dalam skala penyalahgunaan.
“Kepala BNN bilang kita dalam kondisi darurat narkoba. Ini sudah kita omongin lima sampai sepuluh tahun lalu, tapi tidak ada pergeseran signifikan. Angka penyalahgunaan narkoba justru semakin membengkak,” imbuh Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini menegaskan bahwa penanganan narkoba harus menjadi prioritas nasional. Ia mendorong KPK agar tidak kalah dari Kejaksaan Agung dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran narkoba.
“Kalau ada aliran uang haram dari narkoba masuk ke sistem keuangan dan ke politik, itu harus dibongkar. Di sinilah pentingnya sinergi dengan PPATK,” katanya.
Habib Aboe menegaskan bahwa dukungan terhadap peningkatan anggaran bukan sekadar persoalan birokrasi, melainkan menyangkut masa depan generasi bangsa dan eksistensi negara dalam memerangi bahaya narkoba yang semakin sistemik.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (10/7/2025), ketiga lembaga tersebut masing-masing mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026.
KPK mengusulkan penambahan anggaran menjadi Rp 1,34 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 878,4 miliar. PPATK mengajukan tambahan menjadi Rp 1,19 triliun dari sebelumnya Rp 199 miliar. Sementara itu, BNN mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2,1 triliun. ***