JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dalam momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan kembali pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila sebagai pijakan utama dalam membangun bangsa. Mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya”, pria yang akrab disapa Habib Aboe itu, menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila bukan sekadar simbol atau dokumen sejarah. Ia adalah ideologi pemersatu yang sudah teruji dalam berbagai dinamika bangsa. Dalam situasi apapun, Pancasila harus tetap menjadi pedoman moral dan arah kebijakan kita,” ujar Habib Aboe dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/6/2025).
Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, penguatan ideologi Pancasila sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan domestik, termasuk polarisasi sosial, krisis ekonomi, hingga ancaman terhadap kedaulatan nasional. Ia juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai basis dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
“Kita ingin menuju Indonesia Raya, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semua itu hanya bisa dicapai jika kita kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila, dan mengimplementasikannya dalam setiap aspek kehidupan—baik dalam kebijakan publik, pendidikan, maupun kehidupan sosial masyarakat,” jelas anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.
Habib Aboe juga mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah dan peran penting Pancasila dalam menjaga keutuhan NKRI. Ia menegaskan bahwa PKS berkomitmen menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari perjuangan politik yang berlandaskan pada moralitas, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
“Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita rawat persatuan, kita perkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama menuju Indonesia Raya yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” tutup anggota Komisi III DPR RI itu. ***
