JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando H. Ganinduto, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Halal Bihalal Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI. Acara yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/4/2025) ini dinilainya sebagai momentum strategis untuk mempererat silaturahmi antara anggota legislatif dan insan pers.
Firnando menyampaikan bahwa Halal Bihalal merupakan tradisi yang memiliki makna mendalam dalam budaya dan ajaran Islam, yakni sebagai ajang saling memaafkan serta memperkuat hubungan antarsesama.
“Acara ini sangat positif dan ramai. Momentum seperti ini penting untuk saling bermaafan, memperbaiki hal-hal yang mungkin pernah terjadi tanpa disengaja, dan mempererat tali silaturahmi,” ujarnya.
Firnando juga berharap agar kegiatan serupa dapat dilanjutkan oleh pengurus KWP berikutnya. Menurutnya, menjaga hubungan baik antara anggota DPR RI dan wartawan merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif di lingkungan parlemen.
Lebih jauh, Firnando menyampaikan keinginannya untuk menjadi wakil rakyat yang dekat dengan insan media. Hal ini, menurutnya, bukan sekadar retorika, melainkan berangkat dari pengalaman pribadinya yang memahami betul dinamika kerja jurnalis.
“Saya ingin menjadi anggota dewan yang dekat dengan wartawan. Istri saya, Gadis Fauzi, adalah mantan wartawan Metro TV. Saya tahu betul bagaimana wartawan bekerja hingga larut malam demi mendapatkan berita. Oleh karena itu, saya sangat menghormati dan menghargai profesi ini,” kata Firnando.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk hadir dalam berbagai kegiatan KWP di masa mendatang, selama tidak berbenturan dengan agenda lain.
Halal Bihalal KWP 2025 yang mengangkat tema “Mempererat Silaturahmi dan Menjalin Keakaban”, ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI, wartawan parlemen, serta perwakilan dari Biro Pemberitaan DPR RI. Acara tersebut menjadi ruang penting untuk membangun sinergi yang lebih erat antara legislatif dan media. ***