BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Jumat, 17 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaLegislatifWaspadai Peningkatan Jumlah Pekerja Anak Akibat Gejolak Ekonomi

    Waspadai Peningkatan Jumlah Pekerja Anak Akibat Gejolak Ekonomi

    -

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat Serukan Langkah Antisipasi untuk Lindungi Hak Anak

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global yang berpotensi meningkatkan jumlah pekerja anak di Indonesia. Hal ini dinilai dapat menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang unggul dan berdaya saing.

    “Gejolak ekonomi dunia yang berdampak pada perekonomian dalam negeri harus segera diantisipasi. Potensi peningkatan jumlah pekerja anak harus diwaspadai,” tegas Lestari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (15/3/2025).

    Data Pekerja Anak di Indonesia

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, tercatat 0,92 juta pekerja anak, kemudian meningkat menjadi 1,33 juta pada 2020 akibat guncangan ekonomi selama pandemi Covid-19. Angka ini sempat turun menjadi 1,05 juta pada 2021 dan 1,01 juta pada 2022 serta 2023. Meski stagnan, angka tersebut tetap menjadi perhatian serius.

    Lestari, yang akrab disapa Rerie, menekankan bahwa dampak gejolak ekonomi dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama kelompok marginal yang rentan, termasuk anak-anak. “Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terdampak. Kita harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” ujarnya.

    Langkah Antisipasi yang Diperlukan

    Untuk mengatasi potensi peningkatan pekerja anak, Rerie menyarankan sejumlah langkah konkret. Pertama, peningkatan dan kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kedua, dukungan ekonomi bagi keluarga untuk mengurangi tekanan finansial yang memaksa anak bekerja. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak.

    Selain itu, Rerie menegaskan pentingnya penegakan hukum yang ketat terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak. “Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk melindungi masa depan anak-anak,” tegas anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini.

    Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan

    Rerie juga mendorong kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi. “Kita harus bekerja sama untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif gejolak ekonomi. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini berharap upaya tersebut dapat memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. “Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing di masa depan,” pungkas Rerie. (P-01)

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI