JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera resmi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Eneng Ika Haryati, pada Kamis (30/1/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diduga melontarkan olokan terhadap Partai Gelora dalam acara ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ yang digelar di Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

“Laporan saya diterima dengan baik oleh MKD, dan tindak lanjutnya akan dikabarkan nanti,” ujar Eneng Ika Haryati usai mengajukan pengaduan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pelanggaran Kode Etik sebagai Anggota DPR

Menurut Eneng, Mardani Ali Sera telah melanggar kode etik sebagai anggota DPR dengan menyebut Partai Gelora sebagai ‘partai nol koma’ dalam forum resmi DPR.

“Sebagai anggota Dewan sekaligus Ketua BKSAP, seharusnya dia tidak berbicara seperti itu,” tegas Eneng yang mengaku tidak bisa menerima sikap Mardani Ali Sera. Ia berharap MKD tidak hanya mencopotnya dari jabatan Ketua BKSAP, tetapi juga memberhentikannya sebagai anggota DPR.

“Tindakan Mardani itu tidak pantas dan menyalahi kode etik. Saya berharap dia diberhentikan dari DPR,” katanya.

Pengaduan Resmi Diajukan ke MKD

Pengaduan Eneng Ika Haryati ke MKD teregister dengan nomor pengaduan 15. Dalam laporannya, ia didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gelora, Ratno Timur SH.

Eneng mengadukan Mardani Ali Sera sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS (Dapil Jakarta I) atas dugaan penghinaan, diskriminasi, dan sarkasme terhadap Partai Gelora dalam forum resmi DPR.

Bukti awal berupa rekaman video yang menampilkan pernyataan Mardani turut diserahkan dalam bentuk flashdisk.

Sekjen Partai Gelora Bereaksi Keras

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik, mengecam tindakan Mardani Ali Sera. “Serendah itukah perilaku Mardani Ali Sera? Dia seorang Ketua BKSAP DPR RI, tapi bercanda dengan merendahkan partai lain dalam forum resmi,” ujar Mahfuz dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Mahfuz menilai tindakan Mardani tidak pantas, terutama karena forum tersebut membahas isu kemanusiaan terkait Palestina dan dihadiri berbagai ormas serta lembaga kemanusiaan. “Apakah pantas seorang Ketua BKSAP bercanda dengan merendahkan partai lain dalam forum resmi DPR?” tegasnya.

Mahfuz mendesak MKD DPR segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan sanksi tegas kepada Mardani Ali Sera agar menjadi pembelajaran bagi pejabat publik lainnya. (P-01)