BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaYudikatifBantah Lindungi Oknum DPRD Jatim, Ketua KPK Janji Tuntaskan Kasus Mangkrak

    Bantah Lindungi Oknum DPRD Jatim, Ketua KPK Janji Tuntaskan Kasus Mangkrak

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin tidak akan mentolerir oknum-oknum yang terlibat korupsi, termasuk isu terkait perlindungan terhadap anggota DPRD Jawa Timur (Jatim). Ia juga berkomitmen untuk menuntaskan semua kasus mangkrak yang belum selesai hingga saat ini.

    “Di era kami ini, saya nyatakan tegas, tidak akan ada toleransi bagi oknum-oknum yang terlibat korupsi! Apalagi hanya seorang oknum anggota DPRD, ya itu hanya hoaks,” ujar Setyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Pernyataan ini muncul di tengah isu bahwa seorang anggota DPRD Jawa Timur, Zeiniye, disebut kebal hukum karena diduga dilindungi oleh oknum KPK. Namun, Setyo menepis tudingan tersebut dan memastikan bahwa kasus tersebut akan segera diproses.

    Pelapor Tunggu Langkah Nyata KPK

    Sementara itu, pelapor kasus dugaan korupsi program Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di Situbondo, Jatim, Abdul Hadi mengaku masih menunggu langkah konkret dari KPK. Ia menyebutkan bahwa alat bukti berupa ponsel yang berisi percakapan terkait pengkondisian dana sudah diserahkan ke KPK, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

    “Kami sudah menyerahkan alat bukti berupa chat yang berisi pengkondisian hingga arahan terkait kasus ini. Harapan kami, KPK segera mengambil langkah nyata,” kata Abdul Hadi.

    Timbulkan Keresahan Akibat Lambat Penanganan

    Indra Ramadana, aktivis yang mendampingi Abdul Hadi, juga mengungkapkan keresahannya atas lambatnya proses penanganan. Apalagi, sudah enam bulan sejak proses penelaahan selesai, tetapi belum ada langkah konkret.

    “Kami khawatir ada intervensi atau hambatan lain,” ujarnya juga mengungkapkan kalau pihak KPK telah berkomunikasi dengan tim penelaah dan menyatakan bahwa kasus ini sudah diteruskan ke pimpinan.

    “Namun, hingga kini belum ada tindakan lebih lanjut, termasuk pengambilan alat bukti yang dijanjikan,” kata Hadi menambahkan.

    Ada Kekhawatiran Bukti yang Dimiliki Rusak atau Hilang

    Abdul Hadi selaku pelapor berharap agar proses ini tidak berlarut-larut, karena ada kekhawatiran bukti yang dimiliki akan rusak atau hilang. Selain itu, pelapor juga mengkhawatirkan adanya intimidasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti Ketua Pokmas dan Bendahara Pokmas.

    “Kami berharap KPK bekerja sesuai aturan hukum dan segera mengambil langkah nyata untuk menuntaskan kasus ini,” pungkasnya.

    Komitmen KPK untuk Tuntaskan Kasus

    Sementara Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto memastikan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan kasus yang mangkrak, termasuk kasus oknum anggota DPRD Jatim. Ia menyatakan akan meminta penyidik untuk segera memproses laporan tersebut.

    “Terkait kasus-kasus yang mangkrak, semuanya akan segera diselesaikan. Saya juga akan meminta penyidik untuk menindaklanjuti kasus oknum anggota DPRD Jatim tersebut,” demikian ketua lembaga antirasuah Setyo Budiyanto. (P-01)

     

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI