BerandaYudikatifKinerja Kejaksaan RI Tahun 2024: Capaian Utama di Berbagai Bidang

Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2024: Capaian Utama di Berbagai Bidang

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Sepanjang 2024, Kejaksaan RI mencatatkan berbagai capaian signifikan di bidang pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, hingga perdata dan tata usaha negara.

Berikut rangkuman kinerja di masing-masing bidang, sebagaimana yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

1. Bidang Pembinaan

Tugas Utama: Mengelola sumber daya, sarana, serta anggaran Kejaksaan.

  • Realisasi Anggaran: Rp18,62 triliun (97,43% dari pagu Rp19,11 triliun).
  • PNBP: Rp2,02 triliun (118% dari target Rp1,7 triliun).
  • Zona Integritas: 21 satuan kerja mendukung WBK/WBBM (63,63% dari target).
  • SPBE: 13 kegiatan indeksasi dan 5 implementasi arsitektur.
  • Satu Data Indonesia: Sinkronisasi dan pemutakhiran data internal.

2. Bidang Intelijen

Fokus: Pencegahan dan pengamanan hukum.

Operasi Intelijen

  • Satgas 53: 21 kegiatan.
  • Mafia Tanah: 222 kegiatan.
  • Percepatan Investasi: 226 kegiatan.
  • Pengamanan: 89 proyek strategis nasional (PSN), 28 proyek IKN, dan 3.028 proyek daerah.
  • Penyuluhan Hukum: 7.644 kegiatan.
  • Penangkapan Buronan: 82 buron ditangkap.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

Lingkup: Prapenuntutan hingga eksekusi

  • Restoratif: Penyelesaian 1.985 perkara.
  • Fasilitas: 4.654 Rumah Restorative Justice, 116 Balai Rehabilitasi.

Jumlah Perkara:

  • SPDP Masuk: 171.233.
  • Berkas Lengkap: 125.296.
  • Eksekusi: 99.105 perkara.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

Lingkup: Penanganan korupsi dan pencucian uang.

Kasus Besar:

  • Korupsi PT Timah Tbk: Kerugian Rp300 triliun.
  • Jalur Kereta Besitang-Langsa: Kerugian Rp1 triliun.
  • Importasi Gula: Kerugian Rp400 miliar.

Perkara Tertangani:

  • Penyelidikan: 2.316 kasus.
  • Penyidikan: 1.589 kasus.
  • Eksekusi: 1.836 kasus.

“Kejaksaan RI berhasil mengoptimalkan perannya sebagai aparat penegak hukum dengan berbagai capaian di 2024. Peningkatan efektivitas dan transparansi ini mendukung visi Indonesia dalam penegakan hukum yang adil dan berintegritas,” tandas Kapuspenkum. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Ariawan Dorong Pemberitaan MPR Tak Sekadar Soal Politik, tetapi Edukasi Konstitusi

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan menilai peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tidak...

Soroti Wacana Amandemen UUD 1945, Ahmad Muzani Ingatkan Konsekuensi Besar

Wacana perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali menjadi bagian dari percakapan ketatanegaraan Indonesia. Namun,...

Dua Perkara Emas di Bali, Jadi Perhatian Serius Komisi III DPR

Dua perkara terkait emas menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik...

Hadapi Perubahan Tata Dunia, BKSAP DPR Minta UI Perkuat Riset untuk Diplomasi Indonesia

Perubahan tata dunia dan agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai membutuhkan keterlibatan lebih luas...

More like this

Ariawan Dorong Pemberitaan MPR Tak Sekadar Soal Politik, tetapi Edukasi Konstitusi

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan menilai peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tidak...

Soroti Wacana Amandemen UUD 1945, Ahmad Muzani Ingatkan Konsekuensi Besar

Wacana perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali menjadi bagian dari percakapan ketatanegaraan Indonesia. Namun,...

Dua Perkara Emas di Bali, Jadi Perhatian Serius Komisi III DPR

Dua perkara terkait emas menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik...