JAKARTA, PARLE.CO.ID – Institut for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan tanggapan terkait spekulasi reshuffle (perombakan) menteri di Kabinet Indonesia Maju atau KIM. Pasalnya, reshuffle tidak akan memberikan dampak signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan atau mempercepat program-program yang ada.

Penilaian ini disampaikan
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/8/2024) menyoroti rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi diakhir masa jabatannya.

Terlebih lagi, lanjut Tauhid, masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan berakhir dalam dua bulan ke depan. Sebab, feshuffle kabinet kalau dilakukan dalam waktu dekat, fungsinya akan kurang bermanfaat bagi kementerian terkait.

“Kenapa? Karena umur KIM ini hanya tinggal melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya,” ujarnya lagi.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pejabat terbaik untuk ditempatkan di kabinet pemerintahan yang baru. Dengan demikian, program-program selanjutnya dapat berjalan dengan optimal.

“Lebih baik jika orang-orang terbaik diprioritaskan untuk kabinet yang baru,” tambahnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi diisukan akan mengganti sejumlah menteri yang berasal dari Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Beberapa nama yang diisukan akan diganti, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Yasonna disebut akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politisi Partai Gerindra. Sementara itu, calon pengganti Siti Nurbaya adalah Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR).

Di sisi lain, Bahlil Lahadalia diisukan akan mengisi posisi Arifin Tasrif, sedangkan posisi Bahlil sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan digantikan oleh Rosan Roeslani. ***