BerandaLegislatifHNW Tegaskan, Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online Wajib Dikritisi

HNW Tegaskan, Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online Wajib Dikritisi

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Hidayat Nur Wahid mengkritisi rencana pemerintah dalam hal ini Menteri Koodinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy, yang meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan bantuan sosial atau Bansos kepada korban judi online.

Meskipun pada kemarin, MenkoPMK telah mengklarifikasi bahwa penerima Bansos bukanlah untuk pemain judi online itu sendiri, melainkan untuk keluarga terdampak yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi menurut saya tentang bantuan Bansos untuk para korban judi online harus betul-betul dikritisi,” kata Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Menurut HNW sapaan akrab Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu, pemerintah harus benar-benar selektif terhadap penyaluran bansos. Sebab, jangan sampai bansos diberikan kepada orang yang tak tepat.

“Jangan sampai itu nanti malah diberikan kepada yang tidak berhak, tidak masuk DTKS,” ujar HNW seraya mewanti-wanti apabila pemerintah memberikan bansos kepada keluarga korban judi online.

Alih-alih untuk membantu keluarga terdampak, justru bansos dari pemerintah berpotensi akan digunakan kembali untuk modal bermain judi online.

“Kalau pun diberikan jangan-jangan malah nanti dipakai untuk judi online berikutnya, itu tidak boleh terjadi. Harus dikritisi. Atau untuk membeli barang-barang yang tidak terkait dengan bantuan sosial. Banyak di antara mereka malah untuk membeli rokok atau membeli hal-hal yang kemudian tidak membantu ekonomi mereka,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI itu. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Koalisi Sipil Tolak Aparat Awasi Pajak: Negara Bukan Debt Collector !

Penolakan terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan...

Gaungkan Pesan Persatuan Indonesia: Dasco Pertemukan Hotman Paris dan Ketua Umum PWI, di Sebuah Rumah Makan

Di tengah mencuatnya polemik hukum yang melibatkan pengacara Hotman Paris Hutapea dan Persatuan Wartawan...

Pengganti Perry Warjiyo Harus Jaga Independensi BI dan Dorong Produktivitas Ekonomi

Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka babak baru dalam...

Perry Warjiyo Mundur sebagai Gubernur BI, Akhiri Kepemimpinan yang Harusnya Berlangsung hingga 2028

Di saat perhatian publik masih tertuju pada arah kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional,...

More like this

Koalisi Sipil Tolak Aparat Awasi Pajak: Negara Bukan Debt Collector !

Penolakan terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan...

Gaungkan Pesan Persatuan Indonesia: Dasco Pertemukan Hotman Paris dan Ketua Umum PWI, di Sebuah Rumah Makan

Di tengah mencuatnya polemik hukum yang melibatkan pengacara Hotman Paris Hutapea dan Persatuan Wartawan...

Pengganti Perry Warjiyo Harus Jaga Independensi BI dan Dorong Produktivitas Ekonomi

Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka babak baru dalam...